Masyarakat dan aktivis antikorupsi di Manado meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK proaktif turun di Sulawesi Utara menyelidiki dugaan penyelewengan uang negara oleh sejumlah pejabat. Sejumlah temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan yang berpotensi merugikan negara miliaran rupiah di beberapa kabupaten/kota nyaris terabaikan.
Ketua Barisan Antikorupsi Sulawesi Utara, Dolvie Maringka, dan Koordinator Sulut Corruption Watch (SCW), Sulut Deswerd Zougira, di Manado Jumat (18/7) mengatakan, masyarakat sudah jemu melihat tingkah laku pejabat yang memboroskan uang negara dengan menabrak sejumlah aturan tanpa ada pengusutan dari aparat hukum di daerahnya. Mereka menyebut banyak proyek dilakukan tanpa tender seperti proyek pengadaan kendaraan dinas di pemerintah kota Manado.
Maringka juga merasa heran dengan sikap aparat hukum seperti kejaksaan dan polisi yang bersikap pasif menunggu laporan, padahal BPK sudah melansir sejumlah kerugian negara di beberapa kabupaten dan kota yang mencapai puluhan miliar rupiah.
Ia mencontohkan, penanganan kasus penjualan Manado Beach Hotel (MBH) yang memakan waktu enam tahun dengan merugikan uang negara mencapai Rp 8 miliar tetapi pengusutannya mandek. Dalam kasus itu, Maringka menduga terlibat mantan Sekretaris Provinsi Johanes Kaloh yang kini menjabat sebagai Di rektur IPDN. “Pekan lalu Pak Kaloh saat diperiksa kejaksaan tinggi Sulut mengaku menerima uang Rp 100 juta dari penjualan MBH, tetapi hanya dijadikan sebagai saksi,” katanya. Dalam kaitan kasus itu Kejaksaan Tinggi Kamis kemarin menahan Joost Patti, mantan anggota DPRD Sulut.
Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Sulut Rein Towoliu mengatakan pengusutan kasus korupsi perlu waktu, seperti kasus MBH.
Sementara itu Zougira menyebut temuan BPK tahun 2007 mengenai penyelewengan uang negara oleh sembilan dewan kota dan kabupaten se-Sulut merugikan negara hingga Rp 21 miliar. “Hingga saat ini tidak ada pengusutannya. Kami mencatat belasan kasus korupsi yang belum tersentuh aparat penyidik,” katanya.
Oleh karena itu mereka meminta KPK proaktif turun menyelidiki kasus-kasus korupsi di Sulawesi Utara. “Hanya KPK yang bisa membuat para koruptor jera. Masyarakat sekarang skeptis terhadap kinerja kejaksaan,” tandas Zougira.
Filed under: politik
